Portal Jatim Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
dalam bidang birokrasi jepang mengeluarkan undang-undang mengenai aturan pemerintah daerah dan tentang aturan pemerinth syu dan tokubatsushi, kedua undang-undang tersebut tertuang dalam
Jawaban
Dalam bidang birokrasi Jepang mengeluarkan undang-undang mengenai aturan pemerintah daerah dan tentang aturan pemerintah syu dan tokubatsushi, kedua undang-undang tersebut tertuang dalam Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsushi (daerah istimewa, Batavia).
Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.
Pada Agustus 1942 Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsushi (daerah istimewa, Batavia). Berdasarkan undang-undang itu, gunseibu dihapus. Sebagai gantinya dibentuk pemerintahan syu (setingkat keresidenan pada zaman pemerintah Hindia Belanda).
Pemerintahan syu ini merupakan pemerintahan daerah tertinggi di bawah Gunseikanbu yang dipimpin oleh seorang syucokan. Dalam melaksanakan tugasnya, syucokan dibantu oleh cokan kanbo (Majelis Permusyawaratan) yang mempunyai tiga bu atau departemen. Selain itu Jepang juga membentuk Tonarigumi yang kita kenal sebagai rukun tetangga (RT). Gunanya, untuk memata-matai rakyat.
Dengan demikian, dalam bidang birokrasi Jepang mengeluarkan undang-undang mengenai aturan pemerintah daerah dan tentang aturan pemerintah syu dan tokubatsushi, kedua undang-undang tersebut tertuang dalam Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Syu dan Tokubetsushi (daerah istimewa, Batavia).
